Parpol di Negeri Impian

Oleh Yusra Habib Abdul Gani*

DI “NEGERI IMPIAN” itu, penghuninya punya kebebasan bermimpi tentang apa saja; termasuk mimpi mempunyai banyak parpol. Untuk hidup di negeri tadi, orang tidak perlu memakai logika dan rasio, sebab segalanya hanya impian, bukan pengalaman empiris yang membutuhkan semangat, tekad dan kemauan politik untuk merealisasikan satu dunia bernama “negeri impian”.

Konsep “negeri impian” sebenarnya sederhana dan bisa diwujudkan melalui sistem dan mekanisme politik, dimana Parpol yang melahirkan pemimpin, harus punya daya khayal (imaginasi) yang mengagumkan, merumuskan menjadi ide, konsep dan direalisasikan lewat program terencana. Misalnya saja pembangunan Putrajaya (Pusat pemerintahan Federal Malaysia) yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai ”negeri impian”. Ini terujud, berkat tekad, kemauan politik, kemampuan me-manage keuangan dan seiring dengan itu, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sarana umum. 

“Negeri impian” ini berakar dari khayalan penguasa (baca: Parpol). Parpol sekaligus sebagai laboratorium yang mensortir politisi-politisi bajingan agar tidak bergentayangan dalam jajaran legislative dan eksekutif dan menutup ruang gerak untuk tidak leluasa menggarap konsep “negeri impian” seenak jidatnya memperkaya diri secara illegal. Rakyat diberi pendidikan dan kesadaran politik. Dengan begitu, rakyat bisa mengukur kualitas dan moralitas politisi yang menerima mandat. Walau pun antara pemilih dan yang dipilih tidak setara mutu mimpi, tetapi kedua pihak punya sentimen kebersamaan (kolektif) dan tanggungjawab untuk mewujudkan “negeri impian” untuk dinikmati bersama.

Dalam literature Aceh dikenal “tjet langet” (“mengecat langit”), yang berarti khayalan (imaginasi). Sayangnya, “tjet langet” difahami sebagai kepasrahan, diam, kemustahilan, apatisme dan ketidakpastian, bukan motivasi. Padahal, jika kalimat: “tjet langet” dipadankan dengan khayalan Ramlah (seorang penyair Gayo), maka kalimat tersebut akan hidup dan bersemangat. Karena ide dan konsepnya jelas.

Kata Ramlah: “Kao i langit selo ku tuyoh, kalei tubuh. Sige ku pasang berkite uluh, buge ruh (Kau di langit kapan jatuh ke bawah, aku idamkan. Aku pasang tangga dari bambu bercabang untuk menggapainya, semoga pas. “Ko le bintang simale kin suluh, cermin terangku” (Kaulah bintang sebagai obor, cermin yang terang). Berarti, ”tjet langet” (khayalan) bisa diaktualisasikan melalui instrument yang pas untuk menggapainya! Sayang, orang tidak mampu menyelami dalamnya lautan falsafah. Untuk sementara, belum ditemui politisi di Aceh yang punya daya khayal (imaginasi) untuk mewujudkan suatu “negeri impian” yang baldatun thaibbatun warabbul ghafur, apalagi menjabarkan khayalan tadi menjadi ide atau konsep pembangunan bernilai universal. Hal ini dipengaruhi oleh falsafah, budaya, moral, kemampuan berkhayal dan berpikir.

Instrument politik perlu untuk mewujudkan “tjet langet” (khayalan). Instrumen yang dimaksud bisa diartikan sebagai “blue print pembangunan fisik dan infrastructure politik”. Jika tidak punya instrument, maka penguasa musiman (selama 5 tahun atau lebih), tidak tahu apa yang mesti dilakukan, termasuk pengalokasian anggaran pembangunan. Buktinya: eks Gubernur Aceh (Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud) yang keduanya pakar ekonomi, dan Abdullah Puteh mengembalikan sisa dana Otonomi ke Pusat. Ini Gubernur abnormal! Kini giliran kinerja Irwandi [pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki (wakil GAM), sedang gladiresik sekaligus sebagai barometer untuk menentukan kualitas penguasa di masa depan, juga mengembalikan sisa dana Otonomi Aceh ke Pusat.

Realitas politik ini mesti diakui bahwa, politisi Aceh sesungguhnya tidak punya daya khayal (imaginasi), ide, visi, konsep dan program untuk mewujudkan Aceh sebagai “negeri impian”. Lantas, kemana rakyat bersandar? Kepada politisi Parlok: PA, GAPTHAT, PAAS, SIRA, PRA dan politisi Parnas: PPP, Golkar, PAN, PKS, PBB, PKB, PDI-P dan PDI yang diprediksi mampu menyedot suara mayoritas dari dua juta pemilih dalam Pemilu nasional April 2009? Wallahu’alam! Yang jelas, daun mangga tidak jauh jatuh dari perdunya. Artinya, mereka adalah “pengkhayal-pengkhayal” tidak berkualitas dan tandus imaginasi, ide, visi dan konsep. Mereka adalah petualang politik yang memakai rakyat sebagai kendaraan untuk mengantarkannya ke singgasana.

Masih dalam kaitan itu; bagaimana rakyat bisa melahirkan seorang pemimpin atau wakil rakyat berkualiatas dari 10 Parlok dan 34 Parnas yang bertarung di Aceh? Sementara seperempat rakyat Aceh [angka perkiraan] saja yang memiliki kualitas, selebihnya tidak memenuhi standar –tidak punya pengetahuan– untuk memilih pemimpin. Rakyat Aceh akan berhadapan dengan dilemma, bahwa antara pemilih dan yang dipilih tidak setara mutu mimpi, tidak punya sentiment kebersamaan (kolektif), tidak bertanggungjawab untuk mewujudkan Aceh sebagai “negeri impian”. Hal ini, selain terjadi di tingkat lokal, juga dialami di tingkat nasional. 

Idealnya, Parpol sejak jauh hari sudah mesti menawarkan khayalan (imaginasi) atau “tjet langet” yang siap dikemas dalam bentuk ide dan konsep pembangunan fisik dan infrastructure politik di “negeri impian”. Di mata orang optimis, langit bisa dicat, asalkan instrumennya tepat. Semua ini tergantung pada mekanisme demokrasi atau membiarkan psemisme bergulir: “Ban ka hana tjangguk di blang, darut tjanggang djeuet keu raja (Ketika sudah tidak ada kodok di sawah, belalang pun bisa jadi raja).

Kodok adalah komunitas elite di areal sawah berbanding komunitas belalang. Aceh membutuhkan “kodok” dari jenis “kodok” berkualitas dan bermoralitas yang disokong rakyat untuk jadi penguasa di “negeri impian”. Jika tidak, maka posisi raja akan diambil alih oleh komunitas “belalang” yang tidak punya khayalan (imaginasi), visi, ide dan konsep. Apalagi jika ‘raja’ pengganti “kodok” tadi dipegang dari jenis belalang representatif yang bisa hidup dengan hanya makan angin.

Oooh, susahnya cari “kodok”! Bagaimanapun, tidak boleh patah semangat, apalagi para filosuf tidak pernah berhenti mengajak; “Kebahagiaan bukanlah terletak pada realitas yang sedang anda saksikan, melainkan berada dalam pikirkan anda.” Inilah peran politisi (Parpol) untuk mewujudkan “tjet langet” menjadi “negeri impian.

*Director Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark .
[Serambi Indonesia, 30 August 2008]